Ilustrasi (Ist)
Ilustrasi (Ist)

Racikan kabinet Presiden Jokowi Jilid II mengundang kontroversi berbagai pihak. Hal ini disulut keberadaan lingkar para jenderal di kabinetnya. Misalnya menteri agama yang kini dipegang  Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi. Atau, Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian yang awalnya orang nomor satu di kepolisian RI.

Lepas dari pro dan kontra, keberadaan para jenderal itu juga melahirkan asa dari masyarakat. Khususnya terkait pemberantasan paham radikal yang menurut beberapa kalangan bersemayam di berbagai perkantoran pemerintahan, ormas, serta berbagai kampus.

@WagimanDeep, misalnya, menuliskan harapannya teehadap pemberantasan radikalisme.  "Barakallah fii Umrik pak Mendagri Tito Karnavian. Semoga sehat selalu dan diberikan berkah kesehatan...Titif pesenan dari Rakjat Indonesia pak...tulung #SapuBersihRadikalisme trutama ASN yg terpapar faham radikal," cuitnya.

Asa warganet lainnya pun senada. Seperti yang dituliskan @V_Stone_Kardol. "Menag Fachrul Razi Siapkan Terapi untuk Orang-orang Terpapar Radikalisme. Jika kita Rakyat bergerak bersama dgn Pemerintah, optimis Radikalisme akan habis dr Bumi Indonesia. Krn Cinta pd sesama manusia mencerminkan Cinta pd Tuhan," cuitnya.

Formulasi kabinet Jokowi yang mengundang kontra, bagi @samhudibae, malah kebalikannya. "Pemberian tugas khusus kdp Menteri (Menko Polhukam) Menteri Agama (Menag) Menteri Pertahanan (Menhan) serta Menteri Dlm Negeri (Mendagri) memperlihatkan bahwa pemerintahan Jokowi 5 tahun ke dpn serius ingin mengatasi perkembangan radikalisme di Indonesia," ucap dia.

Paham radikalisme memang sedang begitu ramainya diperbincangkan. Didorong dengan langkah Jokowi yang tentunya juga memiliki harapan besar roda pemerintahan berjalan sesuai visi misinya lima tahun ke depan. Namun, persoalan itu, menurut sebagian lain, hanyalah pengalihan isu serta adanya fobia dalam pemerintahan terhadap Islam.

Tapi, dari berbagai data, paham radikalisme bukanlah sekadar bualan belaka. Misalnya seperti yang disampaikan mantan Menhan Ryamizard Ryacudu. Dia menyampaikan ada 19,4 persen ASN tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Kemudian, 19,1 persen pegawai perusahaan BUMN memiliki pandangan serupa. Sedangkan 8,1 persen pegawai swasta juga menganut paham radikal. Diikuti 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan konsep khilafah.

Di tubuh TNI pun, Ryamizard juga menyebut kurang lebih 3 persen anggota TNI terpengaruh oleh paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

Tak hanya itu. Gerakan Pemuda Ansor NU juga pernah mengatakan hal serupa. Yakni banyak ASN yang kini tidak setuju dengan Pancasila sebagai ideologi. Pernyataan itu diklaim dari hasil survei sepanjang tahun 2016-2018.

Menurut GP Ansor, paham demikian berkembang karena masjid-masjid di kantor lembaga negara telah sekian lama disusupi kelompok radikal. 

Tak hanya kepada Fachrul, Tito, Mahfud MD saja. warganet juga berharap banyak kepada Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai menteri pertahanan.

"Menolak Lupa.!!! Prabowo: Khilafah Itu Propaganda Picik tapi Berbahaya. Gaspooollll guremkan para penghianat NKRI. Jangan biarkan Negeri ini akan bernasib sprti suriah, Jenderal.! @prabowo," cuit @RizmaWidiono.

Maka, di tengah kontra atas keputusan presiden atas nama dan sosok kabinetnya itu, warganet yang mengusung #SapuBersihRadikalisme dan jadi trending topic Twitter dengan jumlah cuitan 18,4 ribu sampai Sabtu (26/10/2019) malam.

"Menyimpan dan mendukung Jokowi dalam memberantas radikalisme melalui para sosok yang kini menjabat sebagai menteri.
Menag basmi Radikalisme..Menhan basmi Radikalisme.. Mendagri basmi Radikalisme.. Menkopolhukam basmi Radikalisme.. Ayo Dukung Kabinet Indonesia Maju Membasmi Kaum Radikal.. Karena tanpa Radikalisme lah, NKRI baru bisa akan Maju..," cuit @7intaPutih.