Rektor UIN Maliki Prof Dr Abdul Haris MAg saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Ke-74 Kemenag. (Foto: istimewa)
Rektor UIN Maliki Prof Dr Abdul Haris MAg saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Ke-74 Kemenag. (Foto: istimewa)

Tepatnya 3 Januari 1946 lalu, Kementerian Agama (Kemenag) dibentuk di bawah komando Menteri Agama pertama Mohammad Rasjidi. Kementerian Agama lahir di tengah kancah revolusi fisik bangsa Indonesia.

Tahun ini Kemenag memasuki usia ke-74. Dengan mengusung tema "Umat Rukun, Indonesia Maju", hari ini (Jumat, 3/1/2020) diperingati sebagai Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag RI.

Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  (UIN Maliki) Malang Prof Dr Abdul Haris MAg menyampaikan, melalui peringatan Hari Amal Bakti Ke-74 Kementerian Agama, semua elemen masyarakat diajak kembali memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Dengan cara saling menjaga kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama," ucapnya.

Prof Haris menjadi inspektur upacara peringatan Hari Amal Bakti  di UIN Maliki. Upacara dihadiri seluruh dosen dan karyawan UIN Maliki serta para mahasiswa yang juga turut berperan sebagai petugas upacara.

Haris menegaskan, menjaga hak keberagamaan bagi setiap individu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang termaktub dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. "Untuk itu mari kita jaga bersama kerukunan umat beragama agar Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera," tandasnya.

Sejalan dengan tema HAB hari ini, kata Haris, menjaga kerukunan menjadi dasar bagi seluruh umat beragama. Tanpa ada kerukunan dan kedamaian sulit rasanya Indonesia bisa maju.

"Umat bersatu Indonesia maju perlu selalu dijaga bersama. Sehingga energi kebersamaan dan kerukunan sudah seyogyanya dijunjung tinggi untuk semua kelompok dan golongan,” ucapnya.

Di akhir pelaksanaan upacara, Prof Haris menyematkan tanda jasa darma bakti atau setya lencana karya satya 10 tahun kepada lima PNS, yang terdiri atas dosen dan karyawan ASN di lingkungan UIN Maliki Malang.

Soal hak keberagamaan yang disampaikan Prof Haris, Menteri Agama Fachrul Razi juga menyampaikan hal yang sama. Sebagai bagian dari perangkat bernegara dan berpemerintahan, Kementerian Agama hadir dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

"Dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," tegasnya dikutip dari web resmi Kemenag.

Fachrul menjelaskan, ketentuan dalam pasal 29 tersebut mengandung dua pengertian dan makna. Pertama, dasar Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan fundamen moral yang harus melandasi penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan serta menyinari seluruh ruang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, negara secara aktif melindungi hak dan kewajiban beragama dalam masyarakat serta kemerdekaan beribadat bagi setiap pemeluk agama.

“Dalam negara Pancasila, siapa pun dengan alasan apa pun tidak diperkenankan melakukan propaganda anti-agama, penistaan terhadap ajaran agama dan simbol-simbol keagamaan, menyiarkan agama dengan pemaksaan, ujaran kebencian dan kekerasan terhadap pemeluk agama yang berbeda. Demikian pula segala kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kaidah agama dan ideologi negara,” tandasnya.