Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Hafi Lutfi, saat menjelaskan tentang potensi banyaknya parkiran liar (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Hafi Lutfi, saat menjelaskan tentang potensi banyaknya parkiran liar (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

Masyarakat di Kabupaten Malang baiknya lebih teliti dan tidak asal memberikan sejumlah uang pada tukang parkir. Pasalnya, tidak semua juru parkir (jukir) berada di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang.

Banyak di antara tukang parkir yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah tersebut beroperasi di wilayah Malang Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi. 

”Ada sekitar 1.400-an jukir yang ada di bawah naungan kami (Dishub Kabupaten Malang),” ucap Hafi.

Hafi menambahkan, para jukir yang berada di bawah naungan Dishub tersebut memiliki berbagai ciri tersendiri jika dibandingkan dengan jukir liar alias ilegal.

Selain mengenakan rompi khusus yang terdapat logo Dishub, para tukang parkir tersebut juga memiliki ID Card yang dikeluarkan langsung oleh Dishub Kabupaten Malang.

”Jukir yang bekerja sama dengan kami (Dishub) juga memiliki karcis. Biasanya juga tertera logo dari Dishub Kabupaten Malang,” sambung Hafi.

Khusus untuk pemberian karcis, lanjut Hafi, Dishub Kabupaten Malang sedikit memberi kelonggaran bagi para jukir yang telah bekerja sama dengan pemerintah. 

”Kalau terkait karcis, jukir yang sudah bekerja sama dengan kami akan menyediakan sendiri. Ada beberapa pertimbangan, salah satunya soal gaji. Selama ini kami hanya bagi hasil, belum bisa memberikan gaji kepada mereka. Jadi pengadaan karcis parkir, murni dari mereka sendiri,” saut Hafi.

Untuk jangka panjang, masih menurut Hafi, Dishub Kabupaten Malang akan mengupayakan agar bisa memberikan gaji kepada tukang parkir yang sudah bekerja sama dengan Dishub. Tujuannya, agar fasilitas seperti karcis tersebut bisa ditanggung oleh pemerintah.

”Kalau jukir bisa kami gaji, mungkin kerja sama dengan Pemda (Pemerintah Daerah) atau dengan pihak ketiga. Maka fasilitas yang kami berikan bisa maksimal. Termasuk pengadaan karcis,” ucapnya.

Sejauh ini, sistem yang diterapkan Dishub Kabupaten Malang terhadap jukir yang ada di bawah naungannya adalah dengan sistim bagi hasil. Yakni 40 persen dan 60 persen. ”40 persen dari hasil parkir masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah), sedangkan 60 persennya ke jukir,” terangnya.

Meski sudah sering melakukan sosialisasi dan memberikan tindakan langsung ke lapangan, praktik lokasi parkir dan jukir yang tidak resmi masih marak ditemukan di Kabupaten Malang. Bahkan, jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan jukir yang sudah bekerja sama dengan Dishub Kabupaten Malang.

”Banyak parkir yang sifatnya liar, yang sifatnya bukan di bawah naungan Dishub. Yang seperti itu kami tidak tahu persis jumlahnya berapa, yang jelas bisa lebih banyak,” ungkap Hafi.

Menurut Hafi, lokasi yang marak dijumpai praktik parkir dan jukir yang tidak bekerja sama dengan Dishub tersebut beroperasi di tempat wisata. Terutama di wilayah Malang Selatan. 

”Parkiran di tepat wisata Kabupaten Malang, terutama di sepanjang Malang Selatan kami tidak ikut menangani. Parkiran di sana yang mengelola adalah karang taruna dan pihak desa setempat,” ujarnya.

”Sudah kami sosialisasikan, pengelolaan parkir di tempat wisata sudah kami ajak kerja sama. Kalau memungkinkan, sistemnya sama, bagi hasil 40-60 persen. Tapi kalau ada perhitungan lain ya kami akan pertimbangkan lagi, yang penting bersedia untuk bekerja sama,” imbuh Hafi.

Getolnya pemerintah untuk mengandeng pengelola parkiran di tempat wisata terutama di Malang Selatan ini, bukan tanpa alasan. Sebab, dari laporan yang diterima Dishub Kabupaten Malang, di tempat wisata khususnya di Malang Selatan memang banyak sekali menerima komplain dari masyarakat.

”Sempat muncul laporan bahwa jukir di daerah pantai tarikannya begitu tinggi, dan itu laporannya kepada kami padahal bukan dishub yang menangani,” keluhnya.

Merujuk pada Perda (Peraturan Daerah) nomor 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Tarif parkir yang diterapkan di tahun 2020 memang mengalami peningkatan. Bahkan tarif parkir sepeda motor meningkat sebanyak 100 persen.

Dari yang semula Rp 1.000, tarif parkir sepeda motor di tahun ini disepakati naik menjadi Rp 2.000. Kemudian tarif parkir mobil adalah Rp 3 ribu, truk Rp 5 ribu, sedangkan truk kontainer tarif parkirnya adalah Rp 6 ribu. ”Masyarakat yang temukan tarif tidak sesuai dengan ketentuan, tolong datanya disampaikan kepada kami (Dishub),” tegas Hafi.

Terdapat beberapa sanksi yang sudah disiapkan Dishub untuk praktik parkir liar. Jika parkir yang sudah bekerja sama dengan Dishub tapi melakukan pelanggaran, seperti menaikkan tarif parkir dari yang sudah ditentukan, saksinya adalah pemecatan. ”Kalau yang liar tidak bisa kami kasih sanksi, karena liar. Paling akan kita tutup lokasi parkirnya,” pungkasnya.