Ilustrasi (Istimewa)
Ilustrasi (Istimewa)

Pengusutan kasus ambrolnya Jembatan Dau yang menghubungkan dua desa di Kabupaten Malang terus berlanjut. Pihak kepolisian tengah mengusut persoalan harga tawar proyek pembangunan jembatan yang di bawah harga perkiraan sendiri (HPS) serta dugaan-dugaan lain.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengungkapkan, pihaknya juga akan memanggil pihak-pihak yang terlibat pembangunan sembari menunggu pengumpulan bahan dan keterangan oleh Polres Malang. 

"Kita secepatnya panggil juga Inspektorat terkait bagaimana pengawasannya di pembangunan Jembatan Dau itu. Selain tentunya memanggil Dinas Bina Marga," ucap Didik Gatot.

Bagi para penyedia barang dan jasa, tentu sangat familiar dengan harga perkiraan sendiri (HPS). Penentuan HPS sangat krusial bagi pejabat pembuat komitmen (PPK), baik sebagai alat ukur kewajaran penawaran dalam pelelangan hingga dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan.

Sayangnya, HPS ini pula yang kerap jadi biang kerok lahirnya berbagai praduga adanya permainan kongkalikong dalam sebuah lelang di pemerintahan. Harga penawaran realistis dalam pelelangan adalah 90 persen dari HPS. Namun, masih ditemui di lapangan adanya harga penawaran yang terjun di angka 70-80 persen dari HPS. 

Kasus seperti ini pernah ditemukan juga di Kabupaten Malang. Misalnya, harga penawaran lelang di paket Rehab Jalan Raya Kendalpayak-Kepanjen senilai Rp 8,4 miliar dan dimenangkan dengan nilai harga penawaran dan harga terkoreksi Rp 5,2 miliar. 

Lainnya, paket lelang Peningkatan Jalan Tulus Besar-Ngadas senilai Rp 10,5 miliar dimenangkan dengan harga tawar Rp 7 miliar lebih. Kasus serupa juga terjadi dibeberapa paket konstruksi di bawah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.

Mengacu Pasal 26 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikupas detail terkait HPS. Penyusunan HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Artinya di Pasal 26 Ayat (1) ini HPS yang disusun PPK melalui dasar yang rigid terkait material dengan harga pasar serta hal lainnya dengan juga memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost). Serta harga HPS juga telah ditambah dengan pajak yang ada dalam satuan belanja.

Data-data yang dibuat dasar penyusunan HPS oleh PPK didasarkan pada harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan barang, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu data juga meliputi daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal,  biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.

Tak luput juga didasarkan pada hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, norma indeks, dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

HPS menjadi krusial juga posisinya dikarenakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan. Selain juga berfungsi untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Tak hanya itu HPS pun menjadi dasar besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80 persen dari nilai HPS. 

Acuan dan dasar HPS berlandaskan Perpres 16/2018 itu, tentunya juga perlu diikuti adanya pengawasan kontinyu dan ketat dari leading sektor pembangunan yang proyeknya dilakukan lelang. Sehingga bisa menutup celah-celah adanya permainan di lapangan, misalnya, oleh pihak ketiga.