Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercatat masih rendah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) memasuki bulan Maret pada triwulan pertama ini. Ke duanya yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPT) Kota Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu.

Catatan realisasi yang rendah itu lagi-lagi dari sektor retribusi parkir pinggir jalan. Tercatat dari target Rp 1,5 miliar di tahun 2020 ini, baru bisa merealisasikan Rp 66 juta. 

“Terkait retribusi parkir pinggir jalan rendah itu, kota juga sedang nunggu perundangan Peraturan Daerah (Perda) dan kepengurusan Perwali terkait parkir di tepi jalan,” kata Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso. 

Karena itu ia menginginkan agar Dinas Perhubungan Kota Batu bisa serius menggarap hal tersebut. Melihat setiap tahunnya retribusi parkir pinggir jalan tidak mencapai target.

“Seperti di tahun lalu retribusi parkir tidak maksimal karena alasan tidak adanya perda. Semoga dengan keseriusan perwali dan perda retribusi ini bisa tercapai,” imbuhnya.

Ya dengan adanya Perda itu akan membantu PAD Kota Batu. Sebab dalam Perda itu telah ditetapkan besaran tarif parkir pinggir jalan, dan sebagainya.

“Dengan perda yang sudah ada akan memudahkan pencapaian PAD masalah parkir ini. Sehingga tahun ini targetnya harus bisa terpenuhi,” jelas Ketua DPC PDIP Kota Batu ini.

Sedangkan untuk DPMPTSPT Kota Batu realisasi rendah pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tercatat target tahun 2020 Rp 28 miliar, baru bisa direalisasikan Rp 75 juta. 

Dengan demikian DPMPTSPT Kota Batu harus gerilya untuk mencapai target kekurangan Rp 20,5 miliar. “DPMPTSPT Kota Batu harus lebih berusaha agar mereka yang mendirikan bangunan tertib, jangan bangun dulu tapi IMBnya gak beres,” tutup Punjul.