Maklumat Kapolri terkait wabah Covid 19 (Ist)
Maklumat Kapolri terkait wabah Covid 19 (Ist)

Meski sudah masuk menjadi zona merah Covid-19 di Jawa Timur, rupanya belum membuat masyarakat Kota Malang khawatir. Buktinya, masih banyak aktivitas di siang hari. Bahkan saat malam, aktivitas nongkrong di cafe pun jalan terus hingga dini hari. 

Setidaknya, itulah temuan Polresta Malang Kota bersama sejumlah pihak yang melakukan upaya patroli imbauan dan pembubaran setiap harinya baik malam ataupun siang hari.

"Kita melakukan kegiatan yang agak keras untuk membubarkan kegiatan masyarakat bukan berarti kita membenci kegiatannya, namun kita untuk menjaga masyarakat lainnya agar terhindar dari wabah Corona," jelas Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata.

Seperti diketahui, salah satu upaya pencegahan penyebaran virus Corona atau penyakit Covid-19 adalah dengan imbauan physical distancing. Masyarakat diimbau untuk di rumah saja dan tidak kumpul-kumpul di luar rumah. 

Polri pun mengeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI terkait Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020.

Dalam maklumat tersebut, Kapolri meminta agar seluruh masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Hal tersebut juga langsung ditindaklanjuti Polresta Malang Kota. "Kami mengimbau untuk masyarakat mematuhi maklumat Kapolri untuk tidak melakukan pertemuan, kumpul-kumpul massa, jangan seperti kemarin malam yang kita bubarkan, masih ada masyarakat yang kumpul-kumpul di cafe, game online dan beberapa restoran masih ada yang kumpul hingga dini hari," tegas Leo, sapaan akrabnya.

Sanksi tegas bagi pelanggar pun bisa diberikan. Dalam maklumat juga disebutkan, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat, petugas Polri wajib melakukan tindakan kepolisian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

"Akan berlanjut tahapannya (prosesnya), apabila ada yang menghalangi petugas akan kita terapkan undang-undang berlaku. Tapi itu ultimum remidium tindakan tegas yang terkahir (apabila masih membandel), kita berharap kerjasama dari masyarakat," beber Leo.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi M. Iqbal menegaskan kepolisian akan menindak pelanggar maklumat. Kepolisian akan menjerat pelanggar dengan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP.

Pasal 212 KUHP berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Sementara Pasal 216 KUHP ayat 1 berbunyi barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Dan Pasal 218 KUHP menyebutkan, barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.